Kamis, 24 Februari 2011

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA

PEREKONOMIAN PADA PEMERINTAHAN SBY-JK

Empat Tahun pemerintahan SBY – JK, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pasang surut. Diawal pemerintahan pada Oktober 2004 hingga tahun 2006, pemerintahan SBY – JK (berkaca pada pencapaian pertumbuhan tahun 2005 dan 2006) 

pemerintahan SBY – JK untuk melakukan pencapaian percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007, momentum percepatan sudah kembali hadir yang dapat dilihat pada pencapaian target pertumbuhan mencapai 6.3 persen meskipun kondisi ini masih sangat riskan dipertahankan dengan memperhatikan gejolak global (kenaikan harga minyak dan komoditas pangan) yang sedang terjadi di akhir-akhir penghujung tahun 2007 hingga saat ini dan juga bergantung ketahanan perekonomian domestik Indonesia sendiri. Momentum yang relatif sudah kembali ini, akan dapat dipertahankan apabila kondisi menyeluruh perekonomian yang dicapai dengan pencapaian pertumbuhan 6.3 persen pada tahun 2007 mampu bertahan kokoh menghadapi gejolak eksternal (global) yang sedang terjadi hingga tahun 2008.

Gejolak perekonomian global yang dimulai dengan kasus sub-prime mortage di Amerika Serikat, bergejolaknya harga minyak dunia dan beberapa komoditas pangan serta krisis finansial global yang sedang terjadi menjadi tantangan berat bagi pemerintahan sekarang untuk melanjutkan momentum pertumbuhan yang sudah kembali tersebut. Keberlanjutan momentum ini juga tergantung pada kualitas dan besarnya daya tahan perekonomian yang tercipta hingga tahun 2007 yang silam. Apabila kualitas dan daya tahan perekonomian tidak tereflesikan secara simetris dengan angka pencapaian pertumbuhan yang relatif baik hingga akhir tahun 2007, maka kondisi perekonomian Indonesia sangatlah rawan rontok dalam menghadapi imbas gejolak eksternal yang sedang terjadi.

Kondisi kecenderungan makin melebarnya kesenjangan sektor tradable dan non-tradable dan stagnan serta relatif kecenderungan menurunnya sektor manufaktur menandakan kualitas pertumbuhan sektoral tidak optimal, sehingga sangat sulit diharapkan memberikan dampak berarti bagi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pendapatan

Selama empat tahun terakhir, pola pertumbuhan sektoral masih menunjukkan kesenjangan yang masih cenderung lebar antara sektor tradable dan non-tradable. Pertumbuhan sektor tradable yang relatif jauh dibawah pertumbuhan PDB, sebaliknya pertumbuhan non-tradable yang selalu jauh diatas pertumbuhan PDB.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan

Berkali-kali masalah kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia telah dijadikan sasaran program pemerintah yang selalu prihatin dan bertekad “memberantasnya”. Namun selalu saja berbagai program itu laksana sekedar “pelipur lara”. Selama Orde Baru (1966-1998) program-program penanggulangan kemiskinan cukup serius dilaksanakan tetapi hasilnya masih kurang berarti karena pertumbuhan ekonomi tinggi juga mengakibatkan meningkatnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga kemiskinan relatif meningkat.

PEREKONOMIAN PADA PEMERINTAHAN SBY -BOEDIONO

Selama setahun pemerintahan SBY-Boediono tidak banyak gapaian yang dapat dihasilkan di bidang ekonomi. Pemerintah terlalu dibuai dengan angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi di pasar modal. Padahal pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi adalah akibat aliran hot money yang sewaktu-waktu bisa hengkang dari Indonesia.


Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latief Adam, kinerja pemerintah  di bidang ekonomi sepanjang  satu tahun terakhir tidak mengalami kemajuan. Ia menilai pemerintah masih bangga dengan pencapaian-pencapaian bersifat teori yang ditulis dalam RAPBN 2011. Padahal menurutnya yang terpenting adalah realisasi target pencapaian yang dapat dilihat dari berkurangnya angka pengangguran dan angka kemiskinan  yang ternyata belum berhasil dilakukan pemerintah hingga sekarang.